PENGUMUMAN HASIL SELEKSI CPNS KEMENAG 2010

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI CPNS KEMENAG dapat dilihat disini.

PENGUMUMAN CPNS KEMENAG KABUPATEN BEKASI

Bagi Saudara yang berminat untuk menjadi CPNS harap menghubungi Kanmenag kab. Bekasi atau klik disini

Jajaran Kemenag Jabar Diminta Tak Alergi Pada Wartawan

Bandung (Pinmas)--Seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat mulai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota hingga Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan kepala Madrasah jangan alergi dengan kedatangan wartawan yang ingin menanyakan berbagai informasi untuk disebarluaskan kepada masyarakat.

Penegasan ini disampaikan Kepala Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat, Drs. H. Muhaimin Lutfhie M.M kepada wartawan usai membuka sosialisasi UU 40/1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik kerjasama PWI Jawa Barat dengan Kementerian Agama Jawa Barat di aula MAN 1 jalan H. Alpi (Cijerah) Bandung, Selasa (29/6).

Hadir pada kesempatan tersebut seluruh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dan Kepala Madrasah Aliah Negeri se-Jawa Barat. Selain itu, Dewan Penasehat PWI Pusat yang juga Direktur Utama Pikiran Rakyat Bandung, H. Syafik Umar serta jajaran pengurus PWI Jawa Barat yang dipimpin Drs. H. Yoyo S. Adiredja, Ketua Dewan Kehormatan PWI Jawa Barat, H. Naungan Harahap, SH.MH.

Menurut Muhaimin, hendaknya para pejabat di lingkungan Kementerian Agama jangan merasa alergi atau takut pada wartawan yang benar-benar meminta informasi untuk disampaikan kepada masyarakat luas. "Masyarakat juga butuh informasi dan mengetahui perkembangan yang terjadi, sedangkan bila ada yang mengatasnamakan wartawan disertai nada ancaman jangan segan-segan untuk melapor ke aparat kepolisian", tegas Muhaimin.

Oleh karenanya, Muhaimin menegaskan pada jajarannya agar tidak alergi kepada wartawan. Sebab, banyak program Kementerian Agama yang harus diketahui oleh masyarakat luas. Salah satunya adalah perolehan Kanwil Kemenenterian Agama Jabar yang memperoleh penghargaan Sertifikat ISO 9001 versi 2008 dan PT Surveyor Indonenesia dan PT Mutu Agung Lestari merupakan sampel pelaksanaan dalam pelayanan haji di Jawa Barat.

Sementara Ketua PWI Jawa Barat, Drs. H. Yoyo S. Adiredja yang ikut jadi pembicara juga mengungkapkan pemtingnya mengedepankan etika jurnalistik. Dia mengatakan, setiap wartawan harus mengedepankan etika dan penuh tanggung jawab dalam setiap penulisan berita. Sedangkan untuk kalangan internal PWI Jawa Barat, pihaknya telah menerapkan pola baku sosialisasi yang dikaitkan dengan rekruitmen anggota.

"Penerimaan anggota baru PWI didahului dengan orientasi yang harus mengikuti Karya Latihan Wartawan (KLW) yang sifatnya wajib tanpa bilih bulu", kata H. Yoyo yang juga Pemimpin Redaksi H.U. Pikiran Rakyat.

Sedangkan diluar PWI, lanjut Yoyo masih ada puluhan organisasi lainnya yang mengatasnamakan organisasi wartawan Indonesia. Namun, setelah Dewan Pers melakukan verifikasi kelayakan organisasi, ternyata hanya ada tiga yang memenuhi persyaratan yaitu PWI, AJI (Aliansi Jurnalis Indonesia), dan IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia).

Masih menurut H. Yoyo, jumlah wartawan anggot PWI di Jawa Barat hanya berkisar 1.100 orang yang statusnya anggota mudan dan biasa, dimana anggota PWI diseluruh Indonesia mencapai 14 ribu orang.

Menyinggung pelaksanaan sosialisasi UU. 40 tentang Pers yang dilakukan Kementerian Agama Jawa Barat, H. Yoyo menyampaikan penghargaan kepada Kementerian Agama Jawa Barat yang dipimpin H. Muhaimin Lutfhie karena dengan kepekaannya mampu menyelenggarakan kegiatan sosialiasi UU nomor 40/1999 ini.

"Ini sebagai pilot projek terhadap instansi lainnya dan program prioritas lainnya adalah lingkungan Pendidikan Nasional", kata Yoyo.
Pada kegiatan ini, turut hadir dan memberikan sambutan dewan penasehat PWI Pusat, H. Syafik Umar sedangkan pembicara Priyambodo (PWI Pusat) dengan moderator, H. Uyun Achadiat, dan H. Us Tiarsa (Dewan Penasehat PWI Jawa Barat) dengan moderator Erwin Kuswiwan. Sedangkan Rabu (30/6) ini, akan diisi oleh H. Tarman Azzam (Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat) yang akan diikuti seluruh Kepala Madrasah Tsanawiah dan Ibtidaiyah se-Jawa Barat. (nm)

REFORMASI BIROKRASI DI KEMENTERIAN AGAMA

Oleh: Agus Taufik, S.I.P.

(Staf KUA Kecamatan Sukakarya Bekasi)

Pendahuluan

Reformasi Birokrasi di Kementerian atau Lembaga Negara merupakan salah satu hal yang harus dilakukan apabila Kementerian/Lembaga Negara hendak mengajukan renumerasi. Bukan hanya itu, reformasi birokrasi adalah suatu keniscayaan bagi Kementerian Agama agar kinerja dalam pelayanan publik bisa semakin baik. Maklum, Kementerian Agama adalah salah satu kementerian yang mendapat sorotan tentang profesionalisme pelayanan publik serta clean governance.

Ada 3 hal yang signifikan untuk melakukan Reformasi Birokrasi di Kementerian Agama. Tiga hal tersebut adalah: pertama, akuntabilitas pelayanan publik, kedua pengembangan sumber daya birokrasi, ketiga perkembangan tekhnologi informasi.

Akuntabilitas Pelayanan Publik

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban yang bersifat eksternal dari pihak yang menjalankan tugas (agent) kepada pihak lain yang mempunyai kuasa dan memberikan otoritas (principal). Akuntabilitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah, institusi pelayanan publik adalah subordinat dari lembaga eksekutif yang dipimpin oleh presiden. Karena itu kerja dari institusi tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada presiden. Tetapi presiden dalam sistem politik yang demokratis harus dikontrol oleh wakil-wakil rakyat di lembaga legislatif (dalam hal ini MPR dan DPR). Para wakil rakyat adalah agentnya rakyat, karena rakyatlah yang menjadi pemegang kedaulatan yang sejati dan yang kemudian memilih dan memberikan otoritas kepada wakil-wakilnya di lembaga legislatif.

Dengan kata lain bahwa pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah harus bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat atau masyarakat. Rakyatlah yang membayar pajak untuk menggaji para wakil rakyat, pegawai dan mendanai program-program publik.

Pengembangan Sumber Daya Birokrasi

Profesionalisme birokrasi yang dituntut oleh good governance tidak terbentuk dengan sendirinya. Semua berproses dan ada upaya sadar untuk mewujudkannya yaitu dengan pengembangan sumber daya birokrasi. Beberapa starategi dalam upaya tersebut adalah sebagai berikut:

v Role Modelling yaitu sikap dan standart perilaku birokrat terbentuk antara lain karena keteladanan. Oleh karena itu sikap dan perilaku elit birokrat akan menentukan sosok profesionalisme birokrasi.

v Rekruitmen, Kondisi Kerja dan Pelatihan (Gerald:1985). Proses rekruitmen yang objektif, kondisi kerja yang kondusif dan pelatihan yang menggunakan methodik dan dedaktik yang tepat akan memunculkan sumber daya birokrasi yang profesional.

v Pendekatan Proses Belajar. Learning Process Approach sebagaimana dikemukakan oleh Korten (Korten:1981) merupakan wacana yang efektif untuk mewujudkan sumber daya birokrasi yang profesional. Pendekatan ini memberi margin toleransi yang besar bagi birokrasi untuk berbuat salah (embracing error) dalam proses pembentukan dan penyempurnaan profesionalisme karena kesalahan akan menjadi input untuk perbaikan diri. Melalui kesalahan itu birokrat akan belajar efektif (learning to be effective), dan kemudian akan melangkah menuju belajar efisien (learning to be efficient) dan akhirnya akan belajar berkembeng (learning to be expand).

Perkembangan Teknologi Informasi

Kemajuan teknologi informasi dewasa ini tidak bisa dihilangkan dalam kehidupan praktis manusia. Perubahan global ini menuntut untuk diterapkannya cara kerja birokrasi dengan menggunakan teknologi informasi. Cara kerja ini akan menjadikan birokrasi tanpa batas (boundaryless organization, Ashkenas:1995). Selain itu birokrasi semacam ini akan banyak mengenalkan paperless organization (Lucas:1996)

Jika birokrasi tanpa batas dan tanpa kertas itu diberlakukan maka tatanan organisasi yang vertically operated, akan berubah menjadi lebih pendek, ramping dan permeated. Dengan demikian sesuai dengan asas demokrasi kewenangan birokrasi itu tidak hanya berada di hierarki atas (penguasa) melainkan ada dimana-mana (decentralized).

Birokrasi tanpa batas memberikan wajah baru dari birokrasi yang tidak lagi secara tegas mengikuti garis hirarki. Struktur organisasi yang bersifat ad hoc, committee, dan matrik menjadi model dari organisasi birokrasi yang akan datang.

Jika suatu kantor pemerintah, segala macam informasi dan layanan diproses menggunakan teknologi, maka suatu keharusan untuk menjadikannya sebagai salah satu kompetensi yang harus dipenuhi oleh karyawan, pejabat dan semua pelaku birokrasi pemerintahan. Informasi adalah sesuatu yang signifikan dalam proses kehidupan organisasi birokrasi baik pemerintah maupun non pemerintah. Tanpa informasi organisasi birokrasi tidak bisa melakukan apa-apa.

Reformasi Birokrasi di Kementerian Agama: Suatu Tantangan

Stigma korup dan tidak profesional selama ini disematkan pada Kementerian Agama. Bagaimana setiap tahun kritikan terhadap penyelenggaraan haji senantiasa menghunjam, sumber daya manusia (birokrasi) di kemenag dari pusat sampai daerah diidentikkan dengan kurang dari standar, rekruitmen yang masih menganut kolusi dan nepotisme adalah beberapa hal yang harus ditepis oleh Kementerian Agama dengan melaksanakan reformasi birokrasi. Tantangan ini harus dijawab oleh Kementerian Agama dengan segera. Mungkinkah? Wallahua’lam bishowab

Tak Mau Gaptek, Pegawai Depag Belajar Internet

Andrian Fauzi - detikinet

Suasana pelatihan (afz/inet)

Jakarta - Meski internet sudah kian populer di Indonesia, namun ternyata masih banyak pula masyarakat yang belum melek internet. Bahkan termasuk di antaranya pegawai di instansi pemerintah.

Hal inilah yang terjadi bagi sejumlah pegawai Departemen Agama. Lantaran tidak mau dianggap gagap teknologi (gaptek), pegawai Depag Kabupaten Bandung Barat (Depag KBB) belajar internet.

"Selama ini, kita di Depag selalu dianggap gaptek. Kita ingin pandangan semacam itu tidak lagi ada," ujar Kepala Depag KBB, Imron, saat berbincang dengan detikINET di sela-sela pelatihan, Rabu (19/5/2010).

Dalam pelatihan yang digelar di Kantor Depag KBB, Jalan Cihaliwung No 39 Padalarang, ini diikuti oleh guru-guru agama, pengawas KUA serta pegawai Depag KBB.

Pelatihan ini diberikan oleh Telkom untuk mengedukasi masyarakat untuk memanfaatkan internet. Para peserta diberikan edukasi internet mulai dari mesin pencari, e mail, blog serta jejaring sosial seperti facebook.

Officer Sales and Event Telkom Bandung Barat, Herry Isnaeni mengatakan bahwa program pelatihan ini merupakan salah satu program edukasi yang dilakukan oleh pihaknya kepada masyarakat.

"Kita berikan pelatihan kepada para guru agama, pengawas KUA dan pegawai Depag se-Kabupaten Bandung Barat agar mereka bisa memanfaatkan internet untuk menunjang kinerja mereka," katanya.

Para peserta pelatihan pun tanpa malu-malu dan penuh antusias mengikuti pelatihan.

"Google? Apa itu Google. Kita bisa cari Jupe (artis Julia Perez) tidak?" celetuk salah seorang peserta.

Celetukan ini kontan saja menimbulkan tawa seisi ruangan. "Memang banyak dari kita yang tidak mengenal internet. Bagi mereka ini adalah hal yang sangat baru. Bahkan saya juga tahu internet karena diajari anak saya. Karenanya, saya tidak ingin staf saya gaptek," tegas Imron.
( afz / ash )

MUSDA MUI KECAMATAN SUKAKARYA 2010

Pada tanggal 08 April 2010, MUI Kecamatan Sukakarya melaksanakan MUSDA Kecamatan. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua MUI Kabupaten Bekasi KH. Atthoilah Mursjid, Muspika Kecamatan Sukakarya, Kepala KUA kec. Sukakarya, wakil dari masing-masing desa se-kecamatan Sukakarya.
Pada kesempatan tersebut terpilih KH. Muh. Syam'un sebagai Ketua MUI Kecamatan Sukakarya periode 2010-2015. Musyawarah berlangsung lancar dan demokratis. Semua berharap MUI akan dirasakan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat Sukakarya. Selamat dan Sukses untuk kepengurusan MUI Kec. Sukakarya.

KENAPA "N" DI SUKAKARYA KECIL?

Pada awal tahun 2010 "N" di KUA Sukakarya terhitung kecil. Bulan Januari jumlahnya 32 "N", bulan Februari jumlah "N" nya 18. Banyak faktor yang mempengaruhi kenapa jumlah "N" di suatu wilayah cenderung kecil. Faktor-faktor tersebut antara lain:

a. kondisi sosial masyarakat
b. kepercayaan atau adat istiadat masyarakat
c. kondisi ekonomi masyarakat
d. kesadaran masyarakat terhadap pentingnya nikah tercatat di KUA

Faktor-faktor diatas menjadi PR bagi KUA maupun aparat setempat untuk semakin menjadikan KUA sebagai tempat untuk menyelesaikan permasalahan umat. wallahua'lam

PENGAJIAN P3N DI KANTOR KUA

Kepala KUA Sukakarya Anas Yazid Fatoni, S.Ag. sedang membuka acara Pengajian Dwi Mingguan untuk P3N dan Pegawai KUA Sukakarya di Kantor KUA pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2010. Menurut rencana Pengajian ini akan dilaksanakan tiap hari Kamis 2 minggu sekali dengan Narasumber K.H. Mahmudin (penyuluh Agama Islam KUA Sukakarya) membahas Kitab Fathul Qarib. Rencananya kegiatan tersebut akan melibatkan P3N se-KUA Sukakarya.

Pengajian tersebut selain dijadikan ajang silaturahim juga sebagai media untuk menyampaikan berita-berita kedinasan dari Departemen Agama.
Selamat dan Sukses KUA Sukakarya.

Gerak Jalan HAB Depag ke-64

Tim Gerak Jalan KUA Sukakarya, pada hari Selasa 29 Desember 2009 ikut berpartisipasi. Yang terpenting adalah partisipasinya, prestasinya nomor 16.

Supervisi telah Datang

Hari Kamis, 7 Januari 2010 Tim Supervisi Departemen Agama Kabupaten Bekasi yang dipimpin oleh Kasi Urais H. Edi Suhadi, M.Pd. akhirnya tiba juga di KUA Kec. Sukakarya. Jadual supervisi yang dimulai tanggal 15 Desember 2009 itu memang sengaja tidak ditentukan sebelumnya, sehingga kinerja tiap-tiap KUA bisa diukur dari hasil supervisi.
Kepala KUA Kec. Sukakarya Anas Yazid Fatoni, S.Ag. memberikan apresiasi kepada jajarannya yang telah dengan ikhlas mengerjakan pekerjaan sesuai dengan jobnya masing-masing, sehingga ketika tim supervisi datang, KUA Sukakarya sudah siap.
Kasi Urais berpesan agar budaya pekerjaan hari ini diselesaikan hari ini betul-betul dilestarikan, sehingga semua akan berjalan dengan baik dan dinamis. Bravo KUA Sukakarya!

"N" KUA Kec. Sukakarya Tahun 2009

No	Nama Desa	Bulan												Jml
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01	Sukakarya	3	3	3	4	6	8	10	6	1	4	10	16	74
02	Sukamurni	9	2	7	7	4	11	4	5	0	6	9	19	83
03	Sukaindah	3	4	3	5	5	7	8	2	4	8	6	10	65
04	Sukakarsa	1	2	1	0	2	4	5	4	0	0	1	4	24
05	Sukajadi	2	5	2	8	4	4	7	8	4	6	4	15	69
06	Sukalaksana	6	0	8	9	1	8	10	6	4	8	8	7	75
07	Sukamakmur	1	2	10	20	3	7	9	9	2	9	5	19	96
	Jumlah	25	18	34	53	25	49	53	40	15	41	43	90	486